Aplikasi Pelayanan Publik di Puskesmas

Muhammad Fakhrurrozie,AMK,SKM,MAP                                                                        ( Kepala UPT Puskesmas Sungkai,Kec. Simpang Empat,Kab.Bnjar-Kalsel)

Karyawan Puskesmas Sungkai yang siap memberikan pelayanan terbaik secara profesional

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah ujung tombak pelayanan publik dibidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Pelayanan kesehatan yang diberikan berupa upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan Masyarakat (UKM). Sebagai pelayanan publik, program – program kesehatan   yang   dijalankan  berupa  upaya   kesehatan   wajib  dan  upaya kesehatan pengembangan. Semua upaya yang dijalankan tadi pada akhirnya  bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sebagai pelayanan publik, model pelayanan Pukesmas yang kini dilaksanakan tidak lagi bergaya lama dimana ada kesan sebelumnya Puskesmas hanya tinggal diam menunggu datangnya pengunjung tanpa berperan aktif untuk mencari terobosan-terobosan baru pelayanan kesehatan sebagai inovasi. Seiring dengan begulirnya otonomi daerah, Puskesmas telah berubah mengikuti era desentralisasi. Puskesmas tidak lagi hanya menerima perintah dari pusat, namun diharapkan mampu mengembangkan diri sesuai dengan lokal karakteristik masing-masing daerah binaannya.

Perubahan yang terjadi tanpa disadari sebaliknya menimbulkan tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu. Masyarakat pada akhirnya berharap kepada Puskesmas untuk memperhatikan kebutuhan dan harapan mereka dibidang kesehatan. Masyarakat sudah menganggab kesehatan merupakan hak azasi yang harus dipenuhi pemerintah.  Puskesmas sebagai instansi pelayanan publik pada akhirnya harus selalu dapat memberikan pelayanan kesehatan secara cepat ,tepat ,murah , terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Pelayanan kesehatan sebagai pelayanan publik harus mempunyai nilai-nilai kepuasan yang terukur untuk selanjutnya dapat sebagai acuan meningkatkan kualitas pelayanan. Namun kenyataan yang ada, pengukuran keberhasilan  pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini telaksana dengan baik sehingga kualitas pelayanan yang diberikan belum teranalisa dengan baik. Padahal peraturan untuk mengharuskan setiap instansi pelayanan publik melakukan pengukuran indek kepuasan masyarakat telah ditetapkan melalui peraturan MENPAN RI nomor KEP/25/M.PAN/2/2004.

Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (atau tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan (Ratminto dan Winarsih :2005:2)

Meskipun kesan pengertian diatas tertuju untuk dunia usaha, namun pada prinsipnya berlaku pula dalam bidang lainnya sebab pelayanan selalu ada dimana-mana dalam setiap aspek bidang kehidupan, termasuk pelayanan kepada umum atau publik. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Lembaga Admistrasi Negara dalam Widodo (2001) menyatakan bahwa :

Pelayanan umum yaitu segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat,didaerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut keputusan MENPAN nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 , pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelanggara pelayanan adalah instansi Pemerintah, yaitu Instansi Pemerintah Pusat dan daerah termasuk BUMN/BUMD dab BHMN.

Pelayanan publik atau public service dapat diartikan sebagai pemberian layanan ( melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan ( Widodo :2001)

Pelayanan publik merupakan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun untuk pelaksanaan peraturan. Dalam ilmu politik dan administrasi negara, pelayanan publik merupakan istilah standar yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah (sektor publik) kepada masyarakat atau individu atas dasar penganggaran kepentingan umum. Pelayanan publik dimaksud adalah mencakup yang diberikan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Tugas dan Fungsi Pelayanan Publik

Menurut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 tentang perbaikan mutu pelayanan, tugas dan fungsi pelayanan umum adalah :

a. Meningkatkan mutu produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas

Unsur – Unsur  Dasar Pelayanan Publik

  1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak
  2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitas.
  3. Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar       dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
  4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan pemerintah terpaksa harus mahal,maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelengarakannya.

Prinsip Pelayanan Publik yang Berkualitas

Menurut Kep.Menpan RI nomor 81 tahun 2005, prinsip pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi-sendi sebagai berikut :

Kesederhanaan : prosedur/ tata cara pelayanan diselenggarakan dengan mudah,lancar,cepat,tidak berbelit-belit serta mudah dipahami dan dilaksanakan

Keamanan : proses serta hasilpelayanan dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberkan kepastian hukum.

Keterbukaan : hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masayarakt,baik diminta maupun tidak diminta.

Efisien,meliputi keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan dan pencegahan pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan pelayanan.

Ekonomis ,pengenaan biatya pelayanan umum harus ditetapkan ecara wajar

Keadilan , cakupan dan jangkauan pelayanan harus luas dengan distibusi merata dan diperlakukan secara adil

Ketepatan waktu ; pelaksanaan pelayanan umum dapat disesuiakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Kejelasan dan Kepastian, menyangkut ;

  • Prosedur tata cara pelayanan umum
  • Persyaratan pelayanan umum
  • Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan
  • Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya
  • Jadwal waktu pelayanan umum
  • Hak dan kewajiban baik pemberi maupun penerima pelayanan umu berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan/ kelengkapannya
  • Pejabat yang menerima keluhan pelanggan (masyarakat)

Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas Pelayanan Publik

  1. Struktur Organisasi ; tingkat pembagian tugas pokok dan fungsi, kejelasan pelaksanaan tugas antar program dan hubungan antara atasan dan bawahan.
  2. Kemampuan aparatur ; tingkat pendidikan, kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal ,kemampuan kerjasama, kemampuan perencanaan, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas
  3. Sistem pelayanan ; prosedur, persyaratan, kejelasan, kedisiplinan petugas, tanggungjawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan, keadilan, kesopanan dan keramahan, kewajaran biaya, kepastian biaya, kepastian jadual, kenyamanan lingkungan dan keamanan

Iklan
Pos ini dipublikasikan di BACA SEMUA ISI, PELAYANAN PUSKESMAS SUNGKAI, Serba Serbi dan tag , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s