Kadinkes Banjar Sambangi Desa Rampah,Telaga Bauntung

Penanaman Pohon oleh Ibu Bupatri Banjar

Penanaman Pohon oleh Ibu Bupati Banjar

Dalam rangka pelaksanaan desa Binaan di desa Rampah Kecamatan Telaga Bauntung tahun 2014 yang dilaksanakan pada selasa,7 Januari 2014 Tim kesehatan Puskesmas Sungkai yang diketuai langsung oleh Kepala UPT Puskesmas Sungkai H.M.Fakhrurrozie,SKM,MAP mengadakan pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis di lokasi. Dalam kesempatan tersebut, Juga hadir Kepala Dinkes Kab.Banjar yang baru Bpk.Ikhwansyah,M.Kes yang baru sehari bertugas serta pejabat Kadinkes yang lama ibu drg.Yasna Khairina,MM yang sekarang menjabat sebagai Direktur RSUD Ratu Zaleha Martapura. Acara yang dilaksanakan di halaman balai desa Rampah yang berdampingan dengan runah tenpat tinggal bidan desa Rampah ibu Nisa tersebut diselenggarakan pukul 11.00  setelah kedatangan ibu Bupati Banjar Hj.Raudatul Jannah yang juga sebagai Bunda PAUD Kab.Banjar.Dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penanaman pohon dalam rangka penghijauan oleh ibu Bupati, Pejabat terkait dan Camat Telaga Bauntung H.Suyitno.(zie)

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI | Tinggalkan komentar

PIMPINAN DAN SELURUH KARYAWAN PUSKESMAS SUNGKAI

H.M.Fakhrurrozie,SKM,MAP ( Kepala UPT Puskesmas Sungkai 2009 - sekarang )

H.M.Fakhrurrozie,SKM,MAP ( Kepala UPT Puskesmas Sungkai 2009 – sekarang )

MENGUCAPKAN ;

SELAMAT TAHUN BARU 2014                           SEMOGA DITAHUN MENDATANG KITA SELALU BERADA DALAM LINDUNGAN DAN PETUNJUK DARI ALLAH SWT SERTA SELALU BERKOMITMEN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG TERBAIK KEPADA MASYARAKAT”

PUSKESMAS SUNGKAI JUGA MENYATAKAN SIAP MENSUKSESKAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA “

 

KEPALA UPT PUSKESMAS SUNGKAI

H.MUHAMMAD FAKHRURROZIE,SKM,M.AP                                                                    PENATA TK.I                                                                                                                               NIP. 19710209 199103 1 001

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI | Tag , | Tinggalkan komentar

Capaian SPM Puskesmas Sungkai tahun 2013

menjelang akhir tahun 2013, Capaian Standar Pelayananan Minimal (SPM ) Puskesmas tahun 2013 mengalami banyak peningkatan, Peningkatan yang cukup signifikan adalah pada program Kesehatan Keluarga dan KB serta Imunisasi dimana pada tahun 2012 yang lalu masih rendah pencapaian nya.

Berikut adalah capaian  SPM Puskesmas Sungkai tahun 2013 :

 

NO

INDIKATOR

TARGET 2013

HASIL TRIWULAN IV (%)

Persen

Abso lut

I PELAYANAN KESEHATAN DASAR
1 Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) 87% 348 78.56%
2 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% 90 101.12%
3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (nakes) yang memiliki kompetensi kebidanan 90% 438 103.79%
4 Cakupan pelayanan nifas 90% 412 102.49%
5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 80% 51 85.00%
6 Cakupan kunjungan bayi 90% 427 106.22%
7 Cakupan desa/kelurahan UCI 100% 11 78.57%
8 Cakupan pelayanan anak balita 90% 494 32.98%
9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% 19 0.00%
10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% - 0.00%
11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa setingkat SD dan setingkat 100% 498 0.00%
12 Cakupan peserta KB aktif 70% 2,688 82.53%
13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit : 0.00%
a. Non Polio Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate / 100.000 pddk < 15 tahun ≥ 2 - 0.00%
b. Penemuan penderita pneumonia balita 100% 56 37.33%
c. Penemuan pasien baru TB BTA positif 100% 5 25.00%
d. Penemuan DBD yang ditangani 100% - 0.00%
e. Penemuan penderita diare 100% 646 79.75%
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% 2,937 123.40%
II PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
1 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% - 0.00%
2 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota 100% - 0.00%
III PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB
1 Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100% - 0.00%
IV PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 Cakupan desa siaga aktif *) 80% 14 100.00%

 

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI, MANAJEMEN KINERJA PUSKESMAS SUNGKAI | Tag , , | Tinggalkan komentar

Puskesmas Sungkai dukung PORPROP IX di Kabupaten Banjar

Tim kesehatan Puskesmas Sungkai terdiri dari Dr.Afdal,Kamarullah.S.Kep, Yuniar Darmayanti,S.Kep,Mey Hesmi,S.Kep,Muh.Fahmi,A.Md,Apriyati,A.Md dan Novie julia Fitri,A.Md berpartisipasi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Tingkat Propinsi Kalsel ke IX tahun 2013 di Kabupaten Banjar yang dilaksanakan tanggal 16 sampai 23 Desember 2013.

Peran serta Puskesmas Sungkai adalah sebagai Tim Kesehatan pada lomba Balap Motor yang dilangsung di Sirkuit Balipat, Binuang, Kab.Tapin hari Sabtu dan Minggu , tanggal 21-22 Desember 2013.

Dalam pelaksanaan lomba  selama 2 hari , tidak ada peserta lomba  yang mengalami cedera serius. Hanya pada hari kedua minggu satu peserta mengalami dugaan fraktur metacarpal dan dirujuk ke RSU Banjarbaru.

Pada akhirnya , PORPROP IX ditutup secara resmi oleh Bupati Banjar pada hari Senin 23 Desember di Stadion Mini Barakat Martapura denga juara umum adalah kontingen dari Kota Banjarmasin.(zie)

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI, KEGIATAN LUAR GEDUNG | Tag , | Tinggalkan komentar

Konsep Dasar Puskesmas (Kepmenkes RI no: 128/menkes/sk/ii/2004)

  1. Pengertian

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.sungkai-depan.jpg

  1. Unit Pelaksana Teknis

Sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (UPTD), puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.

  1. Pembangunan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

  1. Penanggungjawab Penyelenggaraan

Penanggungjawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan puskesmas bertanggungjawab hanya sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.

  1. Wilayah Kerja

Secara nasional, standar wilayah kerja puskesmas adalah satu kecamatan, tetapi apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari dari satu puskesmas, maka tanggungjawab wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah (desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

  1. Visi

Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat adalah gambaran masayarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan berperilaku sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama yakni:

  1. Lingkungan sehat
  2. Perilaku sehat
  3. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
  4. Derajat kesehatan penduduk kecamatan

Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada visi pembangunan kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya Kecamatan Sehat, yang harus sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan setempat.

  1. Misi

Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah:

  1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.

Puskesmas akan selalu menggerakkan pembangunan sektor lain yang diselenggarakan di wilayah kerjanya, agar memperhatikan aspek kesehatan, yakni pembangunan yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, setidak-tidaknya terhadap lingkungan dan perilaku masyarakat.

  1. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas akan selalu berupaya agar setiap keluarga dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya makin berdaya di bidang kesehatan, melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan menuju kemandirian untuk hidup sehat.
  2. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. Puskesmas akan selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan memuaskan masyarakat, mengupayakan pemerataan pelayanan kesehatan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana sehingga dapat dijangkau oleh seluruh anggota masyarakat.
  3. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat berserta lingkungannya. Puskesmas akan selalu berupaya memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat yang berkunjung dan yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya, tanpa diskriminasi dan dengan menerapkan kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang sesuai. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang dilakukan puskesmas mencakup pula aspek lingkungan dari yang bersangkutan.
  1. Tujuan

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarkan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010.

  1. Fungsi
    1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan.

Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Di samping itu puskesmas aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya. Khusus untuk pembangunan kesehatan, upaya yang dilakukan puskesmas adalah mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

  1. Pusat pemberdayaan masyarakat.

Puskesmas selalu berupaya agar perorangan terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat termasuk dunia usaha memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat ini diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya masyarakat setempat.

  1. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjadi tanggungjawab puskesmas meliputi:

  1. Pelayanan kesehatan perorangan

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi (private goods) dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.

Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas tertentu ditambah dengan rawat inap.

  1. Pelayanan kesehatan masyarakat

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public goods) dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa serta berbagai program kesehatan masyarakat lainnya.

  1. Kedudukan

Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan Sistem Kesehatan Nasional, Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dan Sistem Pemerintah Daerah:

  1. Sistem Kesehatan Nasional

Kedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

  1. Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota

Kedudukan puskesmas dalam Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

  1. Sistem Pemerintah Daerah

Kedudukan puskesmas dalam Sistem Pemerintah Daerah adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.

  1. Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Di wilayah kerja puskesmas terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Di wilayah kerja puskesmas terdapat pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, polindes, pos obat desa dan pos UKK. Kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat adalah sebagai pembina.

  1. Organisasi
    1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas masing-masing puskesmas. Penyusunan struktur organisasi puskesmas di satu kabupaten/kota dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan penetapannya dilakukan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai acuan dapat dipergunakan pola struktur organisasi puskesmas sebagai berikut:

  1. Kepala Puskesmas
  2. Unit Tata Usaha yang bertanggungjawab membantu Kepala Puskesmas dalam pengelolaan:
  • Data dan informasi
  • Perencanaan dan penilaian
  • Keuangan
  • Umum dan pengawasan
  1. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas
  • Upaya kesehatn masyarakat, termasuk pembinaan terhadap UKBM
  • Upaya kesehatan perorangan
  1. Jaringan pelayanan puskesmas
  • Unit puskesmas pembantu
  • Unit puskesmas keliling
  • Unit bidan di desa/komunitas
  1. Kriteria Personalia

Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi puskesmas disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing unit puskesmas. Khusus untuk Kepala Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.

  1. Eselon Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan. Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya peran Kepala Puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III-B.

Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon III-B, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Kepala Puskesmas yakni seorang sarjana di bidang kesehatan kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup bidang kesehatan masyarakat, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.

  1. Tata Kerja
    1. Dengan Kantor Kecamatan

Dalam melaksanakan fungsinya, puskesmas berkoordinasi dengan kantor kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan. Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian sumber daya masyarakat oleh puskesmas, koordinasi dengan kantor kecamatan mencakup pula kegiatan fasilitasi.

  1. Dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dengan demikian secara teknis dan administratif, puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Sebaliknya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan administratif dan teknis kepada puskesmas.

  1. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama

Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga masyarakat dan swasta, puskesmas menjalin kerjasama termasuk penyelenggaraan rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, puskesmas melaksanakan bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan.

  1. Dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit (kabupaten/kota) dan berbagai balai kesehatan masyarakat (balai pengobatan penyakit paru-paru, balai kesehatan mata masyarakat, balai kesehatan kerja masyarakat, balai kesehatan olahraga masyarakat, balai kesehatan jiwa masyarakat, balai kesehatan indra masyarakat). Sedangkan untuk upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan, seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarakan melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

  1. Dengan Lintas Sektor

Tanggungjawab puskesmas sebagai unit pelaksana teknis adalah menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk mendapat hasil yang optimal, penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap kesehatan.

  1. Dengan Masyarakat

Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya, puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP) yang menghimpun berbagai potensi masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, orgasnisasi kemasyarakatan, serta dunia usaha.

BPP tersebut berperan sebagai mitra puskesmas dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan.

Badan Penyantun Puskesmas (BPP)

Pengertian:

Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja puskesmas.

Fungsi:

  1. Melayani pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh puskesmas (to serve)
  2. Memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan oleh puskesmas (to advocate)
  3. Melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja puskesmas (to watch)
  • UPAYA PENYELENGGARAAN

Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui puskesmas, yakni terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, puskesmas bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni:

  • Upaya Kesehatan Wajib

Upaya kesehatan wajib puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indonesia.

Upaya kesehatan wajib tersebut adalah:

  1. Upaya Promosi Kesehatan
  2. Upaya Kesehatan Lingkungan
  3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
  4. Upaya Perbaikan Gizi
  5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
  6. Upaya Pengobatan
  • Upaya Kesehatan Pengembangan

Upaya kesehatan pengembangan puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada, yakni:

  1. Upaya Kesehatan Sekolah
  2. Upaya Kesehatan Olah Raga
  3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
  4. Upaya Kesehatan Kerja
  5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
  6. Upaya Kesehatan Jiwa
  7. Upaya Kesehatan Mata
  8. Upaya Kesehatan Usia Lanjut
  9. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan puskesmas.

Perawatan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan penunjang, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Apabila perawatan kesehatan masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah tersebut, maka dapat dijadikan sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.

Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi, yakni upaya lain di luar upaya puskesmas tersebut di atas yang sesuai dengan kebutuhan. Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi ini adalah dalam rangka mempercepat tercapainya visi puskesmas.

Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan oleh puskesmas bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan masukan dari BPP. Upaya kesehatan pengembangan dilakukan apabila upaya kesehatan wajib puskesmas telah terlaksana secara optimal, dalam arti target cakupan serta peningkatan mutu pelayanan telah tercapai. Penetapan upaya kesehatan pengembangan pilihan puskesmas ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dalam keadaan tertentu, upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat pula ditetapkan sebagai penugasan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan, padahal menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bertanggunjawab dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya.

Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan pula pelayanan rawat inap. Untuk ini di puskesmas dapat dikembangkan pelayanan rawat inap tersebut, yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai persyaratan tenaga, sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, di beberapa daerah tertentu telah muncul pula kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan medik spesialistik. Dalam keadaan ini, apabila ada kemampuan, di puskesmas dapat dikembangkan pelayanan medik spesialistik tersebut, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap. Keberadaan pelayanan medik spesialistik di puskesmas hanya dalam rangka mendekatkan pelayanan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Status dokter dan atau tenaga spesialis yang bekerja di puskesmas dapat sebagai tenaga konsulen atau tenaga tetap fungsional puskesmas yang diatur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.

Perlu diingat meskipun puskesmas menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik dan memiliki tenaga medis spesialis, kedudukan dan fungsi puskesmas tetap sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayaan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

  1. AZAS PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan puskesmas secara terpadu. Azas penyelenggaraan puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi puskesmas. Dasar pemikirannya adalah pentingnya menerapkan prinsip dasar dari setiap fungsi puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya puskesmas, baik upaya kesehatan wajib maupun upaya kesehatan pengembangan. Azas penyelenggaraan puskesmas yang dimaksud adalah:

  1. Azas pertanggungjawaban wilayah

Azas penyelenggaraan puskesmas yang pertama adalah pertanggungjawaban wilayah.

Dalam arti puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya. Untuk ini puskesmas harus melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain sebagai berikut:

  1. Menggerakkan pembangunan berbagai sektor tingkat kecamatan, sehingga berwawasan kesehatan
  2. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya
  3. Membina setiap upaya kesehatan strata pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya
  4. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama (primer) secara merata dan terjangkau di wilayah kerjanya.

Diselenggarakannya upaya kesehatan strata pertama oleh puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan di desa serta berbagai upaya kesehatan di luar gedung puskesmas lainnya (outreach activities) pada dasarnya merupakan realisasi dari pelaksanaan azas pertanggungjawaban wilayah.

  1. Azas pemberdayaan masyarakat

Azas penyelenggaraan puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Dalam arti puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat, agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya puskesmas. Untuk ini, berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukkan Badan Penyantun Puskesmas (BPP). Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh puskesmas dalam rangka pemberdayaan masyarakat antara lain:

  • Upaya kesehatan ibu dan anak: posyandu, polindes, Bina Keluarga Balita (BKB)
  • Upaya pengobatan: posyandu, Pos Obat Desa (POD)
  • Upaya perbaikan gizi: posyandu, panti pemulihan gizi, Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
  • Upaya kesehatan sekolah: dokter kecil, penyertaan guru dan orang tua/wali murid, Saka Bakti Husada (SBH), Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
  • Upaya kesehatan lingkungan: Kelompok Pemakai Air (Pokmair), Desa Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL)
  • Upaya kesehatan usia lanjut: posyandu usila, panti wreda
  • Upaya kesehatan kerja: Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)
  • Upaya kesehatan jiwa: posyandu, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)
  • Upaya pembinaan pengobatan tradisional: Taman Obat Keluarga (TOGA), Pembinaan Pengobat Tradisional (Battra)
  • Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan (inovatif): dana sehat, Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), mobilisasi dana keagamaan
  1. Azas keterpaduan

Azas penyelenggaraan puksesmas yang ketiga adalah keterpaduan. Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal, penyelenggaraan setiap upaya puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika mungkin sejak dari tahap perencanaan. Ada dua macam keterpaduan yang perlu diperhatikan, yakni:

  1. Keterpaduan lintas program

Keterpaduan lintas program adalah upaya memadukan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan yang menjadi tanggungjawab puskesmas. Contoh keterpaduan lintas program antara lain:

  • Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS): keterpaduan KIA dengan P2M, gizi, promosi kesehatan, pengobatan
  • Upaya Kesehatan Sekolah (UKS): keterpaduan kesehatan lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa
  • Puskesmas keliling: keterpaduan pengobatan dengan KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, kesehatan gigi
  • Posyandu: keterpaduan KIA dengan KB, gizi P2M, kesehatan jiwa, promosi kesehatan
  1. Keterpaduan lintas sektor

Keterpaduan lintas sektor adalah upaya memadukan penyelenggaraan upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) dengan berbagai program dari sektor terkait tingkat kecamatan, termasuk organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha.

Contoh keterpaduan lintas sektor antara lain:

  1. Upaya Kesehatan Sekolah: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama
  2. Upaya promosi kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pendidikan, agama, pertanian
  3. Upaya kesehatan ibu dan anak: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, PKK, PLKB
  4. Upaya perbaikan gizi: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, pertanian, pendidikan, agama, koperasi, dunia usaha, PKK, PLKB
  5. Upaya pembiayaan dan jaminan kesehatan: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, koperasi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan
  6. Upaya kesehatan kerja: keterpaduan sektor kesehatan dengan camat, lurah/kepala desa, tenaga kerja, dunia usaha.
  1. Azas rujukan

Azas penyelenggaraan puskesmas yang keempat adalah rujukan. Sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama, kemampuan yang dimiliki oleh puskesmas terbatas.

Padahal puskesmas berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai permasalahan kesehatannya. Untuk membantu puskesmas menyelesaikan berbagai masalah kesehatan tersebut dan juga untuk meningkatkan efisiensi, maka penyelenggaraan setiap upaya puskesmas (wajib, pengembangan dan inovasi) harus ditopang oleh azas rujukan.

Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama.

Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas ada dua macam rujukan yang dikenal, yakni:

  1. Rujukan upaya kesehatan perorangan

Cakupan rujukan pelayanan kesehatan perorangan adalah kasus penyakit. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi satu kasus penyakit tertentu, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih mampu (baik horisontal maupun vertikal). Sebaliknya pasien paska rawat inap yang hanya memerlukan rawat jalan sederhana, dirujuk ke puskesmas.

Rujukan upaya kesehatan perorangan dibedakan atas tiga macam:

  1. Rujukan kasus keperluan diagnostik, pengobatan, tindakan medik (biasanya operasi) dan lain-lain.
  2. Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap.
  3. Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang lebih kompeten untuk melakukan bimbingan kepada tenaga puskesmas dan ataupun menyelenggarakan pelayanan medik di puskesmas.
  • Rujukan upaya kesehatan masyarakat

Cakupan rujukan pelayanan kesehatan masyarakat adalah masalah kesehatan masyarakat, misalnya kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan, dan bencana. Rujukan pelayanan kesehatan masyarakat juga dilakukan apabila satu puskesmas tidak mampu menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat wajib dan pengembangan, padahal upaya kesehatan masyarakat tersebut telah menjadi kebutuhan masyarakat. Apabila suatu puskesmas tidak mampu menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, maka puskesmas tersebut wajib merujuknya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Rujukan upaya kesehatan masyarakat dibedakan atas tiga macam:

  1. Rujukan sarana dan logistik, antara lain peminjaman peralatan fogging, peminjaman alat laboratorium kesehatan, peminjaman alat audio visual, bantuan obat, vaksin, bahan-bahan habis pakai dan bahan makanan.
  2. Rujukan tenaga antara lain dukungan tenaga ahli untuk penyelidikan kejadian luar biasa, bantuan penyelesaian masalah hukum kesehatan, penanggulangan gangguan kesehatan karena bencana alam.
  3. Rujukan operasional, yakni menyerahkan sepenuhnya masalah kesehatan masyarakat dan tanggungjawab penyelesaian masalah kesehatan masyarakat dan atau penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (antara lain Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Jiwa, pemeriksaan contoh air bersih) kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Rujukan operasional diselenggarakan apabila puskesmas tidak mampu.
  1. PEMBIAYAAN

Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggungjawab puskesmas, perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni:

  1. Pemerintah

Sesuai dengan azas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah terutama adalah pemerintah kabupaten/kota. Di samping itu puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas dua macam, yakni:

  1. Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung, pengadaan peralatan serta pengadaan obat.
  2. Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional.

Setiap tahun kedua anggaran tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diajukan dalam Daftar Usulan Kegiatan ke pemerintah kabupaten/kota untuk seterusnya dibahas bersana DPRD kabupaten/kota. Puskesmas diberikan kesempatan mengajukan kebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Anggaran yang telah disetujui yang tercantum dalam dokumen keuangan diturunkan secara bertahap ke puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Untuk beberapa mata anggaran tertentu, misalnya pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaan alat, anggaran tersebut dikelola langsung olen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh pemerintah kabupaten/kota.

Penanggungjawab penggunaan anggaran yang diterima puskesmas adalah kepala puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang keuangan puskesmas yakni seorang staf yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas usulan kepala puskesmas. Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. Pendapatan puskesmas

Sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, yang besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing (retribusi). Pada saat ini ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari penyelenggraan upaya kesehatan perorangan ini, yakni:

  1. Seluruhnya disetor ke Kas Daerah

Untuk ini secara berkala puskesmas menyetor langsung seluruh dana retribusi yang diterima ke kas daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

  1. Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas Beberapa daerah tertentu membenarkan puskesmas menggunakan sebagian dari dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang lazimnya berkisar antara 25 – 50% dari total dana retribusi yang diterima. Penggunaan dana hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas. Penggunaan dana tersebut secara berkala dipertanggungjawabkan oleh puskesmas ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
  2. Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas

Beberapa daerah tertentu lainnya membenarkan puskesmas menggunakan seluruh dana yang diperolehnya dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas. Dahulu puskesmas yang menerapkan model pemanfaatan dana seperti ini disebut puskesmas swadana. Pada saat ini sesuai dengan kebijakan dasar puskesmas yang juga harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang dananya ditanggung oleh pemerintah, diubah menjadi puskesmas swakelola. Dengan perkataan lain puskesmas tidak mungkin sepenuhnya menjadi swadana. Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan dana yakni untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat yang memang menjadi tanggungjawab pemerintah.

  1. Sumber lain

Pada saat ini puskesmas juga menerima dana dari beberapa sumber lain seperti:

  1. PT ASKES yang peruntukkannya sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan kepada para peserta ASKES. Dana tersebut dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. PT (Persero) Jamsostek yang peruntukannya juga sebagai imbal jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsostek. Dana tersebut juga dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. JPSBK/PKPSBBM : Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan dana secara langsung ke puskesmas. Pengelolaan dana ini mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

Apabila sistem Jaminan Kesehatan Nasional telah berlaku, akan terjadi perubahan pada sistem pembiayaan puskesmas. Sesuai dengan konsep yang telah disusun, direncanakan pada masa yang akan datang pemerintah hanya bertanggungjawab untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat, sedangkan untuk upaya kesehatan perorangan dibiayai melalui sistem Jaminan Kesehatan Nasional, kecuali untuk penduduk miskin yang tetap ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk pembayaran premi. Dalam keadaan seperti ini, apabila puskesmas tetap diberikan kesempatan menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, maka puskesmas akan menerima pembayaran dalam bentuk kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk itu puskesmas harus dapat mengelola dana kapitasi tersebut sebaik-baiknya, sehingga di satu pihak dapat memenuhi kebutuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan di pihak lain tetap memberikan keuntungan bagi puskesmas. Tetapi apabila puskesmas hanya bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, maka puskesmas hanya akan menerima dan mengelola dana yang berasal dari pemerintah.

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI, MANAJEMEN KINERJA PUSKESMAS SUNGKAI | Tag , | Tinggalkan komentar

Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Inilah para Kepala Puskesmas Pelopor BLUD Puskesmas di Kabupaten Banjar, fotombersama di Hotel Kartika Malang saad mengikuti Workshop BLUD

Inilah para Kepala Puskesmas Pelopor BLUD Puskesmas di Kabupaten Banjar, fotombersama di Hotel Kartika Malang saad mengikuti Workshop BLUD

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD

foto bersama peserta dengan narasumber dari GNC

foto bersama peserta dengan narasumber dari GNC

Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. Sedangkan Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat.

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja kementerian Negara /lembaga /SKPD/ pemerintah daerah.

Suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan:

  • Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum
  • Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
  • Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Persyaratan teknis terpenuhi apabila:

  • kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; dan
  • kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU.

Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan

dapat menyajikan seluruh dokumen berikut:

  • pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
  • pola tata kelola;
  • rencana strategis bisnis;
  • laporan keuangan pokok;
  • standar pelayanan minimum; dan
  • laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

a. Pemimpin ;

b. Pejabat keuangan; dan

c. Pejabat teknis.

Pemimpin sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLU yang berkewajiban:

a. menyiapkan rencana strategis bisnis BLU;

b. menyiapkan RBA tahunan;

c. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.

Pejabat keuangan BLU sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban :

a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;

b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLU;

c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

d. menyelenggarakan pengelolaan kas;

e. melakukan pengelolaan utang-piutang;

f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi BLU;

g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pejabat teknis BLU sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan

c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLU.

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa. Kepada BLU juga diberikan kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya. Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina. Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.

Oleh karena itu, BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (a contractual performance agreement), dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan, dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.

Dengan sifat-sifat tersebut, BLU tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak dipisahkan. Dan karenanya, seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non APBN/APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/APBD.

Sehubungan dengan privilese yang diberikan dan tuntutan khusus yang diharapkan dari BLU, keberadaannya harus diseleksi dengan tata kelola khusus. Untuk itu, menteri/pimpinan lembaga/satuan kerja dinas terkait diberi kewajiban untuk membina aspek teknis BLU, sementara Menteri Keuangan/PPKD berfungsi sebagai pembina di bidang pengelolaan keuangan.

Pola BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi dimaksud dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon atau non eselon. Sehubungan dengan itu, organisasi dan struktur instansi pemerintah yang berkehendak menerapkan PPK-BLU kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Asas BLU yang lainnya adalah:

  • Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum kepada pimpinan instansi induk,
  • BLU tidak mencari laba,
  • Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah,
  • Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.

Puskesmas sebagai BLU, diberikan kebebasan dalam meningkatkan pelayanannya ke masyarakat. Puskesmas akan mengelola sendiri keuangannya, tanpa memiliki ketergantungan ke Pemkot seperti yang terjadi selama ini

Gagasan untuk menjadi BLUD sudah jelas secara institusional menjadi badan layan umum. Dalam hal ini, layanan kesehatan diberikan keleluasaan dalam konteks mengelola baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) hingga penganggaran.

Demi memberikan pelayanan yang yang lebih maksimal terhadap masyarakat, maka perubahan puskesmas menjadi BLUD bukan tidak mungkin untuk diwujudkan.

Sumber:

  • PP RI No.23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Dipublikasi di BACA SEMUA ISI, MANAJEMEN KINERJA PUSKESMAS SUNGKAI | Tag , , , | Tinggalkan komentar

Kepala Puskesmas Sungkai ikuti Workshop BLUD di Malang

blud1

Foto bersama Peserta workshop dengan narasumber dan Panitia dari DCG

Kepala Puskesmas Sungkai foto bersama dengan ibu Sri Setiawati SH,MH

Kepala Puskesmas Sungkai foto bersama dengan ibu Sri Setiawati SH,MH

Kepala Puskesmas Sungkai H.M.Fakhrurrozie,SKM,M.AP bersama 4 Kepala Puskesmas lainnya yaitu Gambut,Pengaron,Martapura damn Kertak Hanyar serta Kasubag Program dan Adminitrator Kesehatan Dinkes Banjar melakukan pembelajaran (worshop) persiapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selama 3 hari di Malang. Acara yang berlangsung tanggal 17-18 Desember 2013 di Hotel Kartika tersebut diselenggarakan oleh DCG, sebuah konsultan Grup yang menyelenggarakan beberapa pelatihan pelatihan manajemen kesehatan.

Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Sebuah satuan kerja atau unit kerja dapat ditingkatkan statusnya sebagai BLUD

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana tahun 2014 atau 2015 mendatang akan ada 5 Puskesmas di Kabupaten Banjar yang berubah status menjadi BLUD. Untuk itulah upaya pembelajaran ini dimaksudkan sebagai penganalan dasar kepada masing-masing kepala Puskesmas sebagai persiapan Puskesmas menjadi BLUD. (zie)

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI, MANAJEMEN KINERJA PUSKESMAS SUNGKAI | Tag , | Tinggalkan komentar

Sosialisasi Program Kesehatan Kerja di Puskesmas Sungkai

Suasana saat penyampaian Materi

Suasana saat penyampaian Materi

Bertempat di Ruang Aula Puskesmas Sungkai, Senin tanggal 9 Desember 2013 diadakan kegiatan sosilisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk para para pengelola industri dan kelo,pok kerja. Kegiatan yang dihadiri oleh 10 orang perwakilan pekerja tersebut, diantaranya kelompok petani, dari Rumah makan Tahu Sumedang dan Balai Penyuluhan Pertanian Sungkai tersebut berlangsung dengan narasumber adalah Kepala Puskesmas Sungkai dan Dr.delia selaku pengelola K3 di Puskesmas Sungkai. Koordinatir kegiatan, Yuli Redawati,SKM bertindak selaku moderator saat palaksanaan diskusi. Kepala Puskesmas sungkai menyampaikan pentingnya kegiatan Program kesehatan Kerja di Puskesmas dalam rangka membantu menciptakan iklim kerja yang sehat dan produktif di perusahaan. Dr. Delia selaku narasumber kedua lebih menekankan tentang aspek penyakit kerja, baik penyakit akibat kerja, penyakit umum pada pekerja maupun penyakit yang diduga ada hubungannya dengan pekejaaan. Acara siosialisasi diakhhiri dengan tanya jawab dan ditutup secara resmi oleh Kepala Puskesmas Sungkai H.M.Fakhrurrozie,SKM,MAP pukul 12.30 wita.(zie)

Dipublikasi di SERBA SERBI PUSKESMAS SUNGKAI | Tag , | Tinggalkan komentar

Lokmin bulan Desember 2013 diisi penyampaian Laporan hasil studi Banding dan Pelatihan

Kepala Puskesmas Sungkai HM.Fakhrurrozie,SKM,MAP saat membuka acara dam memberikan masukan

Kepala Puskesmas Sungkai HM.Fakhrurrozie,SKM,MAP saat membuka acara dam memberikan masukan

Pelaksanaan Lokakarya Mini bulan Nopember yang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Desember 2013 kemaren. Selain diisi dengan agenda rutin membahas pencapaian kegitan program rutin dalam rangka pencapaian SPM Puskesmas Sungkai tahun 2013, sebelumnnya juga diisi dengan penyampaian hasil kegiatan pelatihan dan studi banding yang diiukuti oleh beberapa karyawan. Penyampaian pertama sekaligus pengantar pembukaan oleh Kepala Puskesmas Sungkai H.M.Fakhrurrozie,SKM,MAP yang mengikuti kegiatan Workshop Perkesmas tingkat Nasional di Bandung, pertengahan Nopember kemaren. Setelah itu dilanjutkan dengan hasil studi banding Kesehatan Jiwa ke Bogor oleh Pa Salbani, Pelatihan Indera oleh sdr Yuniar dan dr.delia.

Dalam pembahasan rutin, disampaikan upaya- upaya strategis pencapaian SPM yang beberapa diantaranya masih dibawah target. Acara yang berlangsung mulai pukul 11.00 tersebut diakhiri pukul 14.00 wita dengan penyampaian beberapa kesepakatan oleh masing-masing penglola program (zie)

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI, MANAJEMEN KINERJA PUSKESMAS SUNGKAI | Tag | Tinggalkan komentar

Rakerkesda Kabupaten Banjar bahas persiapan BPJS 2014

Suasana saat Rakerkesda kabupaten Banjar, Banjarbaru 11-12-2013

Suasana saat Rakerkesda kabupaten Banjar, Banjarbaru 11-12-2013

Rapat Kerja Kesehatan Daerah Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di salah Hotel berbintang di Banjarbaru, Rabu 11 Desember 2013 dengan agenda tunggal adalah sosialisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Banjar. Selain dihadiri oleh semua Kepala Puskesmas se Kabupaten Banjar. juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Bapak Ir.Nasrun syah,MP, Kepala Dinas Kesehatan Ibu drg.Yasna Khairina,MM, Sekretaris dinas, para kepala Bidang, Kepala UPT terkait lainnya serta undangan lintas sektoral, terutama beberapa Rumah swasta yang ada di Kabupaten Banjar. Sebagai pembicara tunggal adalah perwakilan PT Askes Banjarmasin yang menyampaikan tentang beberapa hal terkait pelaksanaan BPJS kesehatan tahun 2014 mendatang. Sekda Banjar yang sangat menaruh perhatian pada persiapan BPJS kesehatan di Kabupaten Banjar sempat memberikan masukan dan pertanyaan kepada Narasumber terkait pelaksanaan BPJS bidang kesehatan yang mulai berlaku 1 Januari 2014 mendatang. Kadinkes Banjar dalam masukannya juga menyatakan kesiapan jajarannya untuk mensukseskan pelaksanaan BPJS bidang kesehatan di Kabupoaten Banjar. Diantara kesiapan yang disampaikan beliau adalah ketersediaan ambulan, komputer pendukung, tenaga profesi yang dibutuhkan termasuk perijinan terkait untuk yang bersangkutan serta sarana prasarana pendukung lainnya. Acara yang dimulai pukul 09.00 tersebut diakhiri dengan beberapa kesepakatan dengan beberapa rumah sakit swasta yang tertarik berpartisipasi dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan nasional, khususnya di Kabupaten Banjar( JKN) .(zie)

Dipublikasi di BACA SEMUA ISI, Mengenal Kesehatan Masyarakat | Tag , , , , , | Tinggalkan komentar