Inilah 24 pola pikir Negatif PNS yang diduga menghambat Reformasi Birokrasi

Kantor Menpan tahun 2002 menemukan dan mengidentifikasi adanya Pola Pikir Negatif (Pola Pikir Tetap) PNS yang tercermin dalam bentuk 24 hambatan atau permasalahan perilaku budaya kerja paratur pemerintahan, yaitu pola pikir Negatif (Tetap) seorang PNS yaitu :
1. Komitmen dan konsistensi terhadap visi dan misi organisasi masih rendah.
2. Sering terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam kebijakan publik yang berdampak luas kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan kebijakan jauh berbeda dari yang diharapkan.
4. Terjadi arogansi pejabat dan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Pelaksanaan wewenang dan tangung jawab aparatur saat ini belum seimbang.
6. Dalam praktek di lapangan sulit dibedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas, jujur dan tidak jujur.
7. Pejabat yang KKN akan menyebabkan KKNn meluas pada pegawai, dunia usaha dan masyarakat.
8. Gaji pegawai yang rendah/kecil dibandingkan dengan harga barang/jasa lainnya.
9. Banyak aparatur yang integritas, loyalitas dan profesionalnya rendah.
10. Belum adanya sistem merit yang jelas untuk mengukur kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil penilaiannya.
11. Kreativitas karyawan kurang mendapat perhatian atasan.
12. Kepekaan terhadap keluhan masyarakat dinilai masih rendah.
13. Sikap yang berorientasi vertikal menyebabkan hilangnya kreativitas, rasa takut berimprovisasi.
14. Budaya suap bukan hal yang rahasia, sehingga dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku pimpinan dalam bekerja.
15. Ada kecenderungan para pemimpin tidak mau mengakui kesalahan di depan bawahan.
16. Masing-masing bekerja sesuai dengan uraian tugas yang ada dan belum optimal untuk bekerjasa sama dengan unit lain.
17. Sifat individualisme lebih menonjol dibandingkan kebersamaan.
18. Tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.
19. Budaya KKN yang menjiwai sebagian aparat.
20. Tingkat kesejahteraan yang kurang memadai.
21. Pengaruh budaya prestise yang lebih menonjol, sehingga aspek rasionalitas sering dikesampingkan.
22. Sistem seleksi (rekruitmen) yang masih kurang transparan.
23. Tidak berani tegas, karena khawatir mendapat reaksi yang negatif.
23. Banyak aparatur belum memahami makna keadilan dan keterbukaan.
24. Mengubah pola pikir (Juni Pranoto, 2007) berarti berusaha menggeser pola pikir negatif (tetap) tersebut, menjadi pola pikir positif (berkembang).
Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa untuk kelancaran penyelengggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada penyempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri Sipil.

About these ads
Tulisan ini dipublikasikan di BACA SEMUA ISI dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s